Bagi sejumlah daerah di negeri kita, pariwisata adalah primadona. Sektor ini bisa menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar.

Di Sulawesi Utara, misal, dalam dua tahun terakhir pariwisata dianggap bisa mendukung perekonomian daerah tersebut. Setidaknya, begitulah diakui oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokembey.

“Kemiskinan serta pengangguran secara drastis berkurang. Jadi saya optimis PAD kita akan banyak disumbang sektor pariwisata,” kata Olly Mei lalu seperti dikutip oleh Manado Post Online.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Tahun 2017 lalu, PAD kabupaten tersebut meningkat 81 persen. Sektor pariwisata menyumbang cukup besar pada peningkatan itu.

“Paling banyak yang mempengaruhi PAD-nya itu di sektor wisata. Kalau dipresentasekan hampir 55 persen dari sektor wisata,” aku Bupati Samosir Rapidin Simbolon pada Februari lalu.

Itu baru dua daerah saja. Di banyak daerah lain pun pariwisata menyumbangkan cukup banyak PAD; dan dipercaya mampu mencapai target tinggi.

Bahkan di tingkat nasional, pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor andalan dalam perekenomian. Tahun 2018 ini, targetnya pun tak kecil: 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 270 juta wisatawan Nusantara (wisnus).

Wisatawan asal negeri Tiongkok menjadi target utama pariwisata tahun ini. Sembilan negara lain yang menjadi target pasar pariwisata Indonesia adalah Eropa, Australia, Singapura, Malaysia, India, Amerika, Korea Selatan, Jepang dan Taiwan.

Target pariwisata tahun 2017 lalu gagal dicapai. Dari target kunjungan 15 juta wisman, hanya tercapai 13,7 juta orang. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebut bencana meletusnya Gunung Agung di Bali sebagai salah satu penyebab kegagalan pencapaian target itu.

Demi mencapai target kunjungan wisatawan tahun ini, Kemenpar sudah menyusun sejumlah strategi. Strategi Kemenpar lebih mengarah ke kalender kegiatan dan acara, sinkronisasi dengan industri pariwisata, dan persiapan paket-paket wisata.

Acara, kegiatan, dan paket wisata tentu penting. Namun masih banyak hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan terkait dengan target-target di sektor pariwisata itu.

Mempertimbangkan sejumlah kejadian yang belakangan terjadi di daerah dan kegiatan wisata, ada dua persoalan penting yang harus mendapat perhatian yang saksama dan segera dari pemerintah. Yaitu, aspek keselamatan dan keamanan wisata.

Peristiwa tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun pada libur Lebaran yang lalu di salah satu tujuan wisata unggulan, Toba, menunjukkan masih ada persoalan yang sangat serius dalam aspek keamanan dan keselamatan transportasi wisata.

Masih dalam suasana libur Lebaran tahun ini, juga terjadi kecelakaan dalam kegiatan wisata di Yogyakarta. Sebuah jip wisata lava tour Merapi mengalami kecelakaan di Dusun Tangkisan, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, DIY. Dalam kecelakaan itu, 1 orang korban meninggal dunia, dan 4 lainnya luka-luka.

Kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan setir mobil itu adalah kecelakaan ketigayang melibatkan jip wisata lava tour Merapi tahun ini. Kecelakaan maut itu mengindikasikan masih adanya pengabaian aspek keamanan dan keselamatan wahana di daerah wisata.

Peristiwa terbaru yang paling mencoreng wisata kita adalah kasus perkosaan yang menimpa wisatawan asal Prancis di Labun Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kasus itu mengingatkan kita bahwa ada celah dalam isu keamanan dalam industri wisata kita.

Kita tidak perlu menunggu kasus serupa terulang untuk meyakini bahwa ada problem yang sangat serius yang harus segera direspons dan diantisipasi. Kita tentu tidak ingin mengalami kejatuhan angka kunjungan wisata seperti yang pernah dialami India beberapa tahun lalu sebagai akibat dari sejumlah kasus perkosaan yang menimpa para wisman di negera itu.

Ketentuan terkait perlindungan keamanan dan keselamatan pariwisata sebetulnya telah ada dalam Undang-undang Kepariwisataan. Menurut undang-undang tersebut, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan merupakan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha pariwisata.

Dengan sejumlah kejadian yang bisa melemahkan kepercayaan kepada industri wisata di tanah air tadi, di tengah target besar sektor pariwisata, sudah seharusnya perlindungan kepada keselamatan dan keamanan wisatawan menjadi prioritas pemerintah.

Sudah barang tentu hal itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Kemenpar; apalagi pariwisata sudah menjadi sektor andalan perekonomian, yang membuat seluruh kementerian dan lembaga harus turut mendukungnya.

Saat ini memang sudah ada sejumlah peraturan menteri yang mengatur standar usaha pariwisata. Selain standar usaha itu, tampaknya yang kita butuhkan adalah standar keamanan dan keselamatan yang komprehensif di sektor pariwisata.

Tepatnya, kita membutuhkan standar keamanan dan keselamatan yang sungguh-sungguh diterapkan dan diperiksa pelaksanaannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here